Berdikari online, Sabtu pagi, 27 Juli 1996. Kantor Pusat DPP PDI di jalan Diponegoro, Jakarta, diserbu gerombolan bersenjata; gabungan dari aparat beserta preman yang menggunakan atribut PDI. Beberapa orang yang berada di bangunan itu berhasil melarikan diri melalui atap. Namun sebagian besarnya ditumpas. Tak berlebihan kiranya untuk mengenang mereka sebagai martir demokrasi, sebagai pejuang-pejuang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membela seorang figur oposisi saat itu, yakni Megawati, yang diharapkan dapat menyudahi kesewenang-wenangan diktator Suharto.
Peristiwa berdarah tersebut memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang sekedar sebagai sejarah PDIP. Ia telah menjadi bagian penting dari sejarah politik Indonesia, suatu gong yang membangkitkan kehendak rakyat untuk mengakhiri kediktatoran.
Hari-hari menjelang penyerbuan tersebut diisi oleh mimbar bebas di halaman gedung itu. Orasi demi orasi mengungkap kemiskinan di balik gedung-gedung megah, penindasan di balik sawah-sawah hijau menguning, dan kebohongan di balik senyum sang diktator yang mengisi siaran-siaran khusus TVRI. Massa pun berbondong-bondong datang untuk mendengar kisah-kisah yang sangat nyata, namun tak pernah berani mereka suarakan sebelumnya. Dari yang bersendal jepit hingga sepatu kulit mengkilap, pegawai negeri dan kantoran, pedagang kaki lima, pengemis, semua tumpah ruah hingga menutup jalan di depan gedung itu. Mereka begitu takjub mendengar dan memperhatikan. Gelegar tepuk tangan dan teriakan-teriakan mereka seakan memecah kebisuan dan kepatuhan buta yang ditanamkan indoktrinasi Orde Baru.
Ketika ini dijawab dengan pembunuhan massal yang keji, emosi rakyat membara. Sejak 27 Juli 1996, rakyat Indonesia sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Pemogokan pabrik terjadi tiap hari, pemogokan di sekolah-sekolah semakin sering mengisi berita. Yang terjadi setelahnya seakan membenarkan diktum Latin “Vox Populi Vox Dei” – Suara rakyat suara Tuhan. Dua tahun kemudian Suharto tumbang, dan setahun setelahnya rakyat memilih partai pimpinan Megawati, PDIP, sebagai pemenang pemilu 1999. Lima tahun setelahnya, rakyat pula yang meninggalkan Megawati setelah dikecewakan antara lain oleh berbagai kebijakan neoliberal yang dijalankannya.
Apa yang terjadi? Perjuangan heroik melawan kediktatoran Suharto telah menghadirkan demokrasi liberal, yang ironisnya justru menjauh dari demokrasi dalam makna kekuasaan rakyat itu sendiri. Demokrasi liberal semakin menunjukan dirinya sebagai ‘suatu permainan’ yang mana politikus-politikus yang menjadi aktor di dalamnya dapat dengan mudah dibeli atau ditundukan oleh kaum bermodal. Ketika satu persatu tokoh yang diharapkan rakyat tumbang di hadapan kekuatan modal, bahkan saling bertikai mementingkan ambisi pribadinya, maka kekecewaan berkembang, dan kehendak rakyat yang tadinya bulat semakin lama mencair menjadi keputus-asaan.
Situasi ini kontras dengan semangat persatuan oposisi menjelang 27 Juli, ketika LSM, organisasi massa, dan berbagai aktor-aktor politik bergabung dalam Majelis Aksi Rakyat Indonesia (MARI). Persatuan ini berhasil menghidupkan kehendak rakyat dan mencetuskan perlawanan terhadap rejim Suharto.
Kini situasinya jauh lebih kompleks. Pesimisme dan apatisme masyarakat terhadap politik bukan lagi disebabkan oleh represi dan larangan, melainkan oleh kekecewaan terhadap peran para aktor politik yang anti-klimaks, maupun oleh budaya konsumerisme dan individualisme yang didiseminasikan oleh media. Di tengah nina bobo itu kaum penjajah dan pemodal merampoki kekayaan alam kita dan menginjak-nginjak peri-kehidupan rakyat.
Memperingati 14 tahun Tragedi 27 Juli, kita kembali mempertanyakan sikap negara terhadap korban tewas dan hilang hingga saat ini. Belum ada penyelesaian tuntas mengenai pelanggaran HAM dalam kasus itu, terutama pengadilan terhadap para pelaku yang diduga terlibat, seperti mantan Panglima ABRI Feisal Tanjung, mantan Kassospol ABRI Syarwan Hamid, dan mantan Kasdam Jaya Susilo Bambang Yudhoyono.
Peristiwa 27 Juli memberi pelajaran penting, misalnya soal arti penting panggung demokrasi (vergadering) sebagai alat pendidika politik bagi rakyat, disamping pentingnya seorang tokoh yang menjadi simbol utama dalam suatu perjuangan. Namun, apa yang lebih penting lagi, ialah soal pentingnya mewujudkan persatuan nasional untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat – bukankah ini tanggung jawab yang diserahkan kepada kita oleh para martir demokrasi?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar