Unjuk rasa adalah hal yang biasa dalam hidup berdemokrasi. Seperti halnya unjuk rasa saat pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih Sukma-Jajuli, meski skalanya kecil akan tetapi isi aspirasi yang diangkat pengunjuk rasa sangat penting untuk diperhatikan bupati-wakil bupati usungan PKS dan Hanura ini.
Pengunjuk rasa menuntut Sukma-Jajuli merealisasikan "janji-janji surga" saat mereka berdua berkampanye di pilkada lalu. Termasuk menghindari politik balas budi dalam menempatkan pejabat di kabinet nanti.
Sesuai agenda tahapan Pilkada 2010, proses terakhir yakni pengambilan sumpah dan pelantikan calon bupati-wakil pemenang pilkada akhirnya resmi dilakukan tanggal Minggu (29/08) lalu.
Bagi Sukmawijaya, pelantikan kali ini sepertinya bukan masalah baru. Sebab mayoritas warga Kabupaten Sukabumi pasti sudah mengetahui jika pria asli Surade itu, sudah dua kali dilantik menjadi orang nomor satu di kabupaten yang kabarnya masih berpredikat daerah tertinggal versi pihak kementerian percepatan daerah tertinggal RI. Namun, bagi Wakil Bupati Akhmad Jajuli, pengalaman dilantik bisa jadi merupakan pengalaman pertama yang begitu berarti.
Kembali ke masalah aksi unjuk rasa saat pelantikan dari kelompok mahasiswa HMI, BK HIMASI dan PII yang mengajukan aspirasi dengan berbagai tuntutan yang sebenarnya sudah dilontarkan Sukma-Jajuli sudah menjadi komitmen mereka berdua dalam memajukan kabupaten ini, baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan.
Di antara sekian banyak aspirasi yang disampaikan, menurut mahasiswa ada satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja pimpinan daerahnya mau lebih memanfaatkan keberadaan Gedung Pendopo Palabuhanratu. Tak heran, Gedung Pendopo di jalan Siliwangi Palabuhanratu tersebut, menjadi sasaran penyegelan mahasiswa.
"Kami mensinyilir gedung Pendopo Palabuhanratu kurang termanfaatkan alias jarang dipergunakan untuk kegiatan kedinasan,"ujar korlip aksi, Daud Rozak.
Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) mengungkapkan, ada baiknya jika pendopo disulap saja menjadi hotel yang bebas "ditiduri" oleh siapapun asal mampu membayar sesuai ketentuan. "Penyegelan ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pimpinan daerah yang jarang mempergunakan gedung pendopo Palabuhanratu untuk giat kedinasan," terangnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar