Kota Sukabumi (onlineberita)Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana dari APBD untuk mencetak dan mengirim kartu selamat Lebaran. Alokasi dana itu terdiri atas biaya cetak Rp 700 juta dan prangko senilai Rp 1,012 miliar. Dengan demikian, total biayanya Rp 1,7 miliar. mendapat sorotan dari aktivis Sukabumi, pada saat melakukan aksi penolakan pembuatan kartu ucapan selamat Idul Fitri oleh Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat (4/9/2010) para aktivis yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini medatangi balaikota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi.
"kami mengaggap bahwa kebijakan ini sangat mencederai rakyat Jawa Barat, anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti dialokasikan untuk mengentas kemiskinan" kata Angga Perwira ketua HMI pada saat Orasinya kemarin. para Demonstran ini diterima oleh Kostaman mewakil pemerintah Kota Sukabumi. dalam pernyataannya Kostaman mengatakan bahwa, pihak pemerintah akan mempertimbangkan hal ini, karena bukan kapasitas saya untuk mengambil keputusan, "nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan untuk mempertimbangkan tuntutan adik-adik mahasiswa", kata Kostaman, bahkan para Demonstran menuntut agar pemerintah Kota Sukabumi harus menjadi contoh kepada Pemerintah daerah lain di jawa barat untuk menolak kartu ucapan selamat dari Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat.
Sedangkan menurut ketua Umum PII Sukabumi Fajri Arkiang, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah sebagai bentuk pendzoliman terhadap rakyat ditengah kemiskinan, "lebih baik dana tersebut digunakan untuk anggaran pendidikan atau untuk pengembangan ekonomi Ummat seperti penambahan modal usaha bagi pedang kaki lima, hal itu lebih mulia dari pada hanya untuk dipakai hura-hura sebagai bentuk pencitraan politik".
Apalagi, kata Fajri, kartu yang per lembarnya senilai Rp 2.500 itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali bagi rakyat. Menurut dia, pemberian ucapan selamat Idul Fitri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ini sebagai bentuk ketidak harmonisan antara orang nomor satu dan nomor dua di Jabar ini, karena, kartu lebaran tersebut ada lembaran hanya foto Ahmad Heryawan yang terpisah dengan dede Yusuf. ' kalo memang ini atas nama pemerintah Jawa Barat seharusnya dipaketkan saja antara keduanya bukan terpisah masing-masing, sedangkan anggaran yang digunakan adalah APBD", tambahnya. menganggapi hal itu Faisal Anggota DPRD Kota Sukabumi, menegaskan apabila terbukti pengadaan kartu lebaran ini adalah menggunakan APBD maka kami akan menolaknya, tetapi apabila ini adalah dana pribadi maka kamipun tidak akan banyak intervensi, namun info yang kami dengar saat ini sedang diaudit oleh KPK, maka kita tunggu saja hasil kerja dari tim KPK, jelasnya.
Belum puas dengan pernyataan dari legislatif dan eksekutif Kota Sukabumi, para Demonstran juga menurunkan Baligo Ahmad Heryawan berukurang 4x2 di depan Balaikota dan di lapang merdeka kota Sukabumi langsung dibakar di tengah Lapang Merdeka sebagai bentuk kekecewaan. mengingat Baligo ini ternyata tidak memiliki izin pemasangan alis ilegal. "kami menurunkan Baligo ini karena ilegal, karena bentuk ketidak adilan pemerintah kota mengingat beberapa minggu kebelakang Baligo kami diturunkan oleh Sat Pol PP, dengan alasan tidak memiliki izin ternya Baligo Ahmad heryawan juga sama tidak memiliki izin tetapi kenapa tidak diturunkan" ungkap Fajri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar