Kota Sukabumi (onlineberita)Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana dari APBD untuk mencetak dan mengirim kartu selamat Lebaran. Alokasi dana itu terdiri atas biaya cetak Rp 700 juta dan prangko senilai Rp 1,012 miliar. Dengan demikian, total biayanya Rp 1,7 miliar. mendapat sorotan dari aktivis Sukabumi, pada saat melakukan aksi penolakan pembuatan kartu ucapan selamat Idul Fitri oleh Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat (4/9/2010) para aktivis yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini medatangi balaikota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi.
"kami mengaggap bahwa kebijakan ini sangat mencederai rakyat Jawa Barat, anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti dialokasikan untuk mengentas kemiskinan" kata Angga Perwira ketua HMI pada saat Orasinya kemarin. para Demonstran ini diterima oleh Kostaman mewakil pemerintah Kota Sukabumi. dalam pernyataannya Kostaman mengatakan bahwa, pihak pemerintah akan mempertimbangkan hal ini, karena bukan kapasitas saya untuk mengambil keputusan, "nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan untuk mempertimbangkan tuntutan adik-adik mahasiswa", kata Kostaman, bahkan para Demonstran menuntut agar pemerintah Kota Sukabumi harus menjadi contoh kepada Pemerintah daerah lain di jawa barat untuk menolak kartu ucapan selamat dari Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat.
Sedangkan menurut ketua Umum PII Sukabumi Fajri Arkiang, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah sebagai bentuk pendzoliman terhadap rakyat ditengah kemiskinan, "lebih baik dana tersebut digunakan untuk anggaran pendidikan atau untuk pengembangan ekonomi Ummat seperti penambahan modal usaha bagi pedang kaki lima, hal itu lebih mulia dari pada hanya untuk dipakai hura-hura sebagai bentuk pencitraan politik".
Apalagi, kata Fajri, kartu yang per lembarnya senilai Rp 2.500 itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali bagi rakyat. Menurut dia, pemberian ucapan selamat Idul Fitri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ini sebagai bentuk ketidak harmonisan antara orang nomor satu dan nomor dua di Jabar ini, karena, kartu lebaran tersebut ada lembaran hanya foto Ahmad Heryawan yang terpisah dengan dede Yusuf. ' kalo memang ini atas nama pemerintah Jawa Barat seharusnya dipaketkan saja antara keduanya bukan terpisah masing-masing, sedangkan anggaran yang digunakan adalah APBD", tambahnya. menganggapi hal itu Faisal Anggota DPRD Kota Sukabumi, menegaskan apabila terbukti pengadaan kartu lebaran ini adalah menggunakan APBD maka kami akan menolaknya, tetapi apabila ini adalah dana pribadi maka kamipun tidak akan banyak intervensi, namun info yang kami dengar saat ini sedang diaudit oleh KPK, maka kita tunggu saja hasil kerja dari tim KPK, jelasnya.
Belum puas dengan pernyataan dari legislatif dan eksekutif Kota Sukabumi, para Demonstran juga menurunkan Baligo Ahmad Heryawan berukurang 4x2 di depan Balaikota dan di lapang merdeka kota Sukabumi langsung dibakar di tengah Lapang Merdeka sebagai bentuk kekecewaan. mengingat Baligo ini ternyata tidak memiliki izin pemasangan alis ilegal. "kami menurunkan Baligo ini karena ilegal, karena bentuk ketidak adilan pemerintah kota mengingat beberapa minggu kebelakang Baligo kami diturunkan oleh Sat Pol PP, dengan alasan tidak memiliki izin ternya Baligo Ahmad heryawan juga sama tidak memiliki izin tetapi kenapa tidak diturunkan" ungkap Fajri.
Jumat, 03 September 2010
Selasa, 31 Agustus 2010
Menagih janji Sukma-Jajuli
Unjuk rasa adalah hal yang biasa dalam hidup berdemokrasi. Seperti halnya unjuk rasa saat pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih Sukma-Jajuli, meski skalanya kecil akan tetapi isi aspirasi yang diangkat pengunjuk rasa sangat penting untuk diperhatikan bupati-wakil bupati usungan PKS dan Hanura ini.
Pengunjuk rasa menuntut Sukma-Jajuli merealisasikan "janji-janji surga" saat mereka berdua berkampanye di pilkada lalu. Termasuk menghindari politik balas budi dalam menempatkan pejabat di kabinet nanti.
Sesuai agenda tahapan Pilkada 2010, proses terakhir yakni pengambilan sumpah dan pelantikan calon bupati-wakil pemenang pilkada akhirnya resmi dilakukan tanggal Minggu (29/08) lalu.
Bagi Sukmawijaya, pelantikan kali ini sepertinya bukan masalah baru. Sebab mayoritas warga Kabupaten Sukabumi pasti sudah mengetahui jika pria asli Surade itu, sudah dua kali dilantik menjadi orang nomor satu di kabupaten yang kabarnya masih berpredikat daerah tertinggal versi pihak kementerian percepatan daerah tertinggal RI. Namun, bagi Wakil Bupati Akhmad Jajuli, pengalaman dilantik bisa jadi merupakan pengalaman pertama yang begitu berarti.
Kembali ke masalah aksi unjuk rasa saat pelantikan dari kelompok mahasiswa HMI, BK HIMASI dan PII yang mengajukan aspirasi dengan berbagai tuntutan yang sebenarnya sudah dilontarkan Sukma-Jajuli sudah menjadi komitmen mereka berdua dalam memajukan kabupaten ini, baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan.
Di antara sekian banyak aspirasi yang disampaikan, menurut mahasiswa ada satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja pimpinan daerahnya mau lebih memanfaatkan keberadaan Gedung Pendopo Palabuhanratu. Tak heran, Gedung Pendopo di jalan Siliwangi Palabuhanratu tersebut, menjadi sasaran penyegelan mahasiswa.
"Kami mensinyilir gedung Pendopo Palabuhanratu kurang termanfaatkan alias jarang dipergunakan untuk kegiatan kedinasan,"ujar korlip aksi, Daud Rozak.
Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) mengungkapkan, ada baiknya jika pendopo disulap saja menjadi hotel yang bebas "ditiduri" oleh siapapun asal mampu membayar sesuai ketentuan. "Penyegelan ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pimpinan daerah yang jarang mempergunakan gedung pendopo Palabuhanratu untuk giat kedinasan," terangnya.(*)
Pengunjuk rasa menuntut Sukma-Jajuli merealisasikan "janji-janji surga" saat mereka berdua berkampanye di pilkada lalu. Termasuk menghindari politik balas budi dalam menempatkan pejabat di kabinet nanti.
Sesuai agenda tahapan Pilkada 2010, proses terakhir yakni pengambilan sumpah dan pelantikan calon bupati-wakil pemenang pilkada akhirnya resmi dilakukan tanggal Minggu (29/08) lalu.
Bagi Sukmawijaya, pelantikan kali ini sepertinya bukan masalah baru. Sebab mayoritas warga Kabupaten Sukabumi pasti sudah mengetahui jika pria asli Surade itu, sudah dua kali dilantik menjadi orang nomor satu di kabupaten yang kabarnya masih berpredikat daerah tertinggal versi pihak kementerian percepatan daerah tertinggal RI. Namun, bagi Wakil Bupati Akhmad Jajuli, pengalaman dilantik bisa jadi merupakan pengalaman pertama yang begitu berarti.
Kembali ke masalah aksi unjuk rasa saat pelantikan dari kelompok mahasiswa HMI, BK HIMASI dan PII yang mengajukan aspirasi dengan berbagai tuntutan yang sebenarnya sudah dilontarkan Sukma-Jajuli sudah menjadi komitmen mereka berdua dalam memajukan kabupaten ini, baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan.
Di antara sekian banyak aspirasi yang disampaikan, menurut mahasiswa ada satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja pimpinan daerahnya mau lebih memanfaatkan keberadaan Gedung Pendopo Palabuhanratu. Tak heran, Gedung Pendopo di jalan Siliwangi Palabuhanratu tersebut, menjadi sasaran penyegelan mahasiswa.
"Kami mensinyilir gedung Pendopo Palabuhanratu kurang termanfaatkan alias jarang dipergunakan untuk kegiatan kedinasan,"ujar korlip aksi, Daud Rozak.
Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) mengungkapkan, ada baiknya jika pendopo disulap saja menjadi hotel yang bebas "ditiduri" oleh siapapun asal mampu membayar sesuai ketentuan. "Penyegelan ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pimpinan daerah yang jarang mempergunakan gedung pendopo Palabuhanratu untuk giat kedinasan," terangnya.(*)
Jumat, 27 Agustus 2010
Pernyataan sikap AKsi Massa dalam Proses Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Sukabumi (29-08-2010)
Pernyataan sikap AKsi Massa dalam Proses Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Sukabumi
(29-08-2010)
KAB.SUKABUMI Proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi, yaitu Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli, 29 September 2010 mendatang, dipastikan akan meriah. Sebab menurut informasi, ratusan massa dari berbagai organisasi di Sukabumi akan menggelar aksi besar-besaran. Mereka juga akan melakukan pengepungan teradap gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Pelabuan Ratu, tempat dimana acara pelantikan dilaksanakan.
Menurut informasi pula, dalam aksinya itu, para demonstrans akan menyampaikan ungkapan ketidak puasannya terhadap masa kepemimpinan Sukmawijaya.
Para kelompok massa tersebut yaitu, BK-HIMASI, HMI, Pelajar Islam Indonesia, Jaringan Aksi Mahasiswa Nasional, FOKKERMAPI,ISMAHI Keluarga Syarikat Islam dan pemuda Pro Demokrasi, serta petani penggarap lahan Miramontana Purabaya Jampang Tengah.
Para petani ini menurut informasi lagi, akan bergabung dengan mahasiswa memprotes kebijakan Bupati Sukmawijaya (incambent) yang dianggapnya ceroboh karena telah mengeluarkan rekomendasi kepada PT Tutu Kekal. "Tanah kami modal hidup untuk menghidupi anak dan cucu kami, sengketa perebutan atas kepemilikan Tanah Miramontana merupakan hak dasar kehidupan kami.
Dijelaskan sumber, mengawali aksinya massa akan bergerak menuju gedung DPRD dan Pendopo Bupati di Palabuhanratu. Dan kepada Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli, massa juga akan memberikan sebua bingkisan (masih dirahasiakan).
Bingkisan ini sebagai kado atas kegagalan Bupati Sukmawijaya saat yang bersangkutan menjabat bupati lima tahun kebelakang. Sukmawijaya, dinilai gagal mensejahterakan rakyat. "Bukti konkrit, Kabupaten Sukabumi masih masuk dalam kategori daerah tertinggal dari sisi ekonomi, belum lagi masalah keterbelangan pendidikan.
Sementara itu informasi yang diterima onlineberita, panitia pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sudah mempersiapkan 1.100 personil kemanan, termasuk diantaranya Tim Penjinak Bom. Bahkan, ratusan polisi tak berseragam pun, kini sudah disebar untuk memastikan benar dan tidaknya aksi itu akan terjadi.
sedangkan target seratus hari yang harus dilaksanakan oleh Sukma-jajuli adalah; Profesionlaisme dalam pengakatang pejabat struktural dan harus mempertimbangkan Domisili pejabat tersebut mengingat selama ini tidak ada efektifnya karena para pejabat ini kebanyakan berdomisili di daerah Cisaat dan Kota Sukabumi sedangkan harus berkantor di palabuhanratu. dengan jarak yang sangat jauh akan menghambat pelayanan publik.
Tuntutan nya adalah:
HUKUM:
1. Efektifitas PERDA
2. Rancangan PERDA Transparansi
3. Tinjau kembali PERDA yang tidak efektif
PENDIDIKAN
1. Prioritas anggaran pendidikan bagi siswa miskin
2. Tinjau kembali anggaran BOSDA
3. Transparansi rekruitmen tenaga pengajar
4. Perketat pelaksanaan Anggaran DAK dan BOS
KESEHATAN
1. Optimalisasi Anggaran Kesehatan
2. Ketersediaan ruang rawat inap di puskesma serta tenaga ahli
3. Optimalisasi pelayanan puskesmas
4. Efektifitas JAMKESDA
EKNOMI
1. Peningkatan UMK bagi pekerja
2. Perluas lapangan kerja
3. membatasi perizinan waralaba
4. penataan pasar Tradisional
5. Percepat pembangunan jalan TOL tanpa mengesampingkan maslah HAM dan Lingkungan
LINGKUNGAN
1. meninjau ulang perizinan eksploitasi alam
POLITIK dan PEMERINTAHAN
1. Perjelas pemekaran dan tegas status susukencir
2. profesionalisme penempatan pejabat struktural
3. meningkatkan ruang publik,dialogis antara pemerintah dan rakyat
4. Optimalisasi pelayanan publik dan kinerja aparat
BUDAYA
1. pelestarian masyarakat adat (hak ulayat) serta perlindungan dalam bentuk PERDA
Demikian Pernyataan sikap dalam acara MIMBAR BEBAS AKSI PELANTIKAN BUPATI dan WAKIL BUPATI Kab.Sukabumi.
(29-08-2010)
KAB.SUKABUMI Proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi, yaitu Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli, 29 September 2010 mendatang, dipastikan akan meriah. Sebab menurut informasi, ratusan massa dari berbagai organisasi di Sukabumi akan menggelar aksi besar-besaran. Mereka juga akan melakukan pengepungan teradap gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Pelabuan Ratu, tempat dimana acara pelantikan dilaksanakan.
Menurut informasi pula, dalam aksinya itu, para demonstrans akan menyampaikan ungkapan ketidak puasannya terhadap masa kepemimpinan Sukmawijaya.
Para kelompok massa tersebut yaitu, BK-HIMASI, HMI, Pelajar Islam Indonesia, Jaringan Aksi Mahasiswa Nasional, FOKKERMAPI,ISMAHI Keluarga Syarikat Islam dan pemuda Pro Demokrasi, serta petani penggarap lahan Miramontana Purabaya Jampang Tengah.
Para petani ini menurut informasi lagi, akan bergabung dengan mahasiswa memprotes kebijakan Bupati Sukmawijaya (incambent) yang dianggapnya ceroboh karena telah mengeluarkan rekomendasi kepada PT Tutu Kekal. "Tanah kami modal hidup untuk menghidupi anak dan cucu kami, sengketa perebutan atas kepemilikan Tanah Miramontana merupakan hak dasar kehidupan kami.
Dijelaskan sumber, mengawali aksinya massa akan bergerak menuju gedung DPRD dan Pendopo Bupati di Palabuhanratu. Dan kepada Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli, massa juga akan memberikan sebua bingkisan (masih dirahasiakan).
Bingkisan ini sebagai kado atas kegagalan Bupati Sukmawijaya saat yang bersangkutan menjabat bupati lima tahun kebelakang. Sukmawijaya, dinilai gagal mensejahterakan rakyat. "Bukti konkrit, Kabupaten Sukabumi masih masuk dalam kategori daerah tertinggal dari sisi ekonomi, belum lagi masalah keterbelangan pendidikan.
Sementara itu informasi yang diterima onlineberita, panitia pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sudah mempersiapkan 1.100 personil kemanan, termasuk diantaranya Tim Penjinak Bom. Bahkan, ratusan polisi tak berseragam pun, kini sudah disebar untuk memastikan benar dan tidaknya aksi itu akan terjadi.
sedangkan target seratus hari yang harus dilaksanakan oleh Sukma-jajuli adalah; Profesionlaisme dalam pengakatang pejabat struktural dan harus mempertimbangkan Domisili pejabat tersebut mengingat selama ini tidak ada efektifnya karena para pejabat ini kebanyakan berdomisili di daerah Cisaat dan Kota Sukabumi sedangkan harus berkantor di palabuhanratu. dengan jarak yang sangat jauh akan menghambat pelayanan publik.
Tuntutan nya adalah:
HUKUM:
1. Efektifitas PERDA
2. Rancangan PERDA Transparansi
3. Tinjau kembali PERDA yang tidak efektif
PENDIDIKAN
1. Prioritas anggaran pendidikan bagi siswa miskin
2. Tinjau kembali anggaran BOSDA
3. Transparansi rekruitmen tenaga pengajar
4. Perketat pelaksanaan Anggaran DAK dan BOS
KESEHATAN
1. Optimalisasi Anggaran Kesehatan
2. Ketersediaan ruang rawat inap di puskesma serta tenaga ahli
3. Optimalisasi pelayanan puskesmas
4. Efektifitas JAMKESDA
EKNOMI
1. Peningkatan UMK bagi pekerja
2. Perluas lapangan kerja
3. membatasi perizinan waralaba
4. penataan pasar Tradisional
5. Percepat pembangunan jalan TOL tanpa mengesampingkan maslah HAM dan Lingkungan
LINGKUNGAN
1. meninjau ulang perizinan eksploitasi alam
POLITIK dan PEMERINTAHAN
1. Perjelas pemekaran dan tegas status susukencir
2. profesionalisme penempatan pejabat struktural
3. meningkatkan ruang publik,dialogis antara pemerintah dan rakyat
4. Optimalisasi pelayanan publik dan kinerja aparat
BUDAYA
1. pelestarian masyarakat adat (hak ulayat) serta perlindungan dalam bentuk PERDA
Demikian Pernyataan sikap dalam acara MIMBAR BEBAS AKSI PELANTIKAN BUPATI dan WAKIL BUPATI Kab.Sukabumi.
Rabu, 25 Agustus 2010
Pelayanan RS Sekarwangi "Buruk" Dirutnya Di Ontrog Aktivis
SUKABUMI-(onlineberita)-Kasus "pelecehan" Rumah Sakit Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi terhadap keluarga miskin pengguna Jamkesda (berita onlineberita sebelumnya) makin berbuntut panjang.
Siang tadi, Rabu (25/8), para aktivis Sukabumi yang tergabung dalam Rumah Aspirasi Rakyat, menggelar audiensi dengan Direktur Rumah Sakit milik pemerintah itu, di ruang kerja Dirut Rumah Sakit tersebut di Cibadak.
Kepada Dirut Rumah Sakit Sekarwangi, dr. Rini koordinator para aktivis, Andi Suherlan menyampaikan ketidak puasannya atas pelayanan buruk rumah sakit yang dipimpinannya dalam menghadapi pasien dari keluarga miskin.
Kata Andi, ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan konstitusi RI pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang berisi tentang pentingnya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan tanpa harus membedakan status sosial seseorang, termasuk Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2009, tentang jaminan kesehatan masyarakat miskin.
"Kami selama ini mendapingi para pasien pengguna Jamkesda kurang lebih sudah berjalan 3 Bulan, banyak keluhan dan laporan baik melalui sms maupun yang datang langsung ke Posko Aspirasi Masyarakat Dr. Ribka Tjiptaning," tutur Andi Suherlan dihadapan Direktur RS Sekarwangi.
Pada kesempatan itu, Andi juga berkesempatan membeberkan kwitansi bukti pembelian obat yang dibeli pasien pengguna Jamkesda dari sebuah apotek kepada Dirut Rumah Sakit.
Sementara itu Dirut RSUD Sekarwangi, dr. Rini berkilah, kalau pihaknya sudah melakukan peraturan dengan baik dan benar. "Namun kalaupun ada masalah teknis di lapangan adalah persoalan yang diluar dugaan dari kami. Baik yang dilakukan oleh Dokter, maupun perawat," ujarnya.
"Kami sudah menegaskan kepada bawahan, bahwa pengguna Jamkesda semuanya harus dilayani dengan baik, apabila obat habis maka kami akan mengambil di apotek yang sudah menjalin kerjasama dengan rumah sakit. Semua biaya akan dibayar oleh rumah sakit," tambahnya menerangkan.
Dihadapan para aktivis Rini berjanji, akan mengevaluasi masalah tersebut dengan secepatnya. "Karena kami tidak membenarkan hal itu," ujarnya, seraya mengatakan, masyarakat atau pihak manapun untuk tidak segan-segan melaporkan apabila ada temuan seputar pelayanan Rumah Sakit Sekarwangi yang dianggapnya tidak mengenakan. (rojak daud)
Siang tadi, Rabu (25/8), para aktivis Sukabumi yang tergabung dalam Rumah Aspirasi Rakyat, menggelar audiensi dengan Direktur Rumah Sakit milik pemerintah itu, di ruang kerja Dirut Rumah Sakit tersebut di Cibadak.
Kepada Dirut Rumah Sakit Sekarwangi, dr. Rini koordinator para aktivis, Andi Suherlan menyampaikan ketidak puasannya atas pelayanan buruk rumah sakit yang dipimpinannya dalam menghadapi pasien dari keluarga miskin.
Kata Andi, ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan konstitusi RI pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang berisi tentang pentingnya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan tanpa harus membedakan status sosial seseorang, termasuk Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2009, tentang jaminan kesehatan masyarakat miskin.
"Kami selama ini mendapingi para pasien pengguna Jamkesda kurang lebih sudah berjalan 3 Bulan, banyak keluhan dan laporan baik melalui sms maupun yang datang langsung ke Posko Aspirasi Masyarakat Dr. Ribka Tjiptaning," tutur Andi Suherlan dihadapan Direktur RS Sekarwangi.
Pada kesempatan itu, Andi juga berkesempatan membeberkan kwitansi bukti pembelian obat yang dibeli pasien pengguna Jamkesda dari sebuah apotek kepada Dirut Rumah Sakit.
Sementara itu Dirut RSUD Sekarwangi, dr. Rini berkilah, kalau pihaknya sudah melakukan peraturan dengan baik dan benar. "Namun kalaupun ada masalah teknis di lapangan adalah persoalan yang diluar dugaan dari kami. Baik yang dilakukan oleh Dokter, maupun perawat," ujarnya.
"Kami sudah menegaskan kepada bawahan, bahwa pengguna Jamkesda semuanya harus dilayani dengan baik, apabila obat habis maka kami akan mengambil di apotek yang sudah menjalin kerjasama dengan rumah sakit. Semua biaya akan dibayar oleh rumah sakit," tambahnya menerangkan.
Dihadapan para aktivis Rini berjanji, akan mengevaluasi masalah tersebut dengan secepatnya. "Karena kami tidak membenarkan hal itu," ujarnya, seraya mengatakan, masyarakat atau pihak manapun untuk tidak segan-segan melaporkan apabila ada temuan seputar pelayanan Rumah Sakit Sekarwangi yang dianggapnya tidak mengenakan. (rojak daud)
Proyek Pembangunan gedung BAZ Sukabumi dan Tingkat Kesejahteraan Ummat
Operasi wajah Geudng BAZ Kab.Sukabumi rencananya akan tetap berjalan sebagaimana perintah. Wajah rumah dana Ummat itu sudah bisa dilihat dari jalan raya di tanah milik Pemkab Sukabumi di sekitar komplek alun-alun Cisaat, seluas kurang lebih 500 meter, meskipun riak-riak permintaan pembatalan gedung BAZ baru itu sempat mengemuka. Gedung yang akan menutup kecantikan halaman masjid kaum dan alun-alun cisaat. Proyek Gedung ini yang nantinya akan dijadikan Pusat Pelayanan Zakat
Wakil Sekretaris BAZ Kabupaten Sukabumi, Dadang Solehudin mengatakan, rencana pembangunan PPZ sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dan BAZ sendiri."Kami anggap kalau ada pihak yang kurang setuju atas rencana pembangunan ini adalah hal yang wajar. Bisa sebagai bahan masukan, yang pasti rencana pembangunan akan tetap dilanjutkan,"sebagaimana yang dimuat oleh salah satu media lokal di Sukabumi. Begitupun dengan dana pembangunan. dipastikan anggaran tetap berasal dari program kupon infak Rp1000 yang sudah disebarkan. sampai saat ini dana untuk pembangunan gedung baru, sudah mencapai di kisaran Rp500 juta lebih. Dana sebesar berasal dari program kupon infak tahun sebelumnya."Ya termasuk dana yang berasal dari program kupon infak yang sudah kita sebar ke masyarakat pada tahun ini. masalah kupon infak Rp1000 untuk pembangunan gedung PPZ yang sempat dipertanyakan salah satu mantan anggota DPR RI, bukanlah alasan kuat rencana pembangunan dibatalkan. Sebab menurut petugas yang berkepentingan didalam poyek besar atas nama kepentingan Ummat ini, pihaknya tidak pernah mewajibkan program infak Rp1000 harus ditunaikan oleh masyarakat. "Lagi pula infak itukan sifatnya fleksibel, begitupun dengan dana infak yang sudah terkumpul, bisa dipergunakan untuk apa saja selama itu dijalan agama Allah termasuk pembangunan gedung pelayanan zakat.
yang menjadi cacatan penting buat semua kalangan adalah, Gedung BAZ yang ada pun sangat cukup untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat karena BAZ bukan lah sebuah perusahaan waralaba tetapi Lembaga sosial. mungkin disatu sisi BAZ Kab Sukabumi kalo tidak salah tiap Tahun menumpulkan dana sangat besar bahkan pernah mendapat penghargaan tingkat Nasiona karena kesadaran masyarakat begitu tinggi untuk mengumpulkan kewajibannya, mulai dari Zakat Fitra, Zakat Mall, Zakat profesia dan berbagai macam bentuk lainnya. tentunya dana ini sangat besar yang mencapai Miliyaran namun tidak sebanding dengan tingkat kesejateraan kaum Mustad'afin yang ada di Kab.Sukabumi. karena yang saya pahami Zakat adalah bukan hanya untuk kepetingan Ummat yang secara Global tetapi diperuntukan bagi mustahik yang benar-benar memerlukan. seandainya Zakat selama ini diposisikan untuk membangun perekonomian Ummat tentunya akan menekan tingkat kemiskinan Ummat itu sendiri, namun realita yang terjadi di lapangan kab.sukabumi sangat terbelakang dari perekonomian lebih-lebih masalah pendidikan.
Proyek pembangunan Gedung ini sangat membutuhkan anggaran yang besar, alih-alih untuk meningkatkan pelayanan terhadap Ummat proyek ini tetap akan berjalan ditengah kesengsaraan dan kemiskinan. seandainya dana itu diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk mengembangkan perekonomian sungguh sangat mulia dibandingkan dengan membangun gedung yang mewah untuk kenyaman para pegai yang ada menurut standar tingkat kepuasan manusia, karena mengejar tingkat kepuasan manusia sampai kapan pun tidak akan berakhir.
Akhirnya, ada sebuah manfaat orang miskin, karena ada orang miskin Zakat dikumpulkan, dijadikan sebuah proyek Ummat yang sangat besar namun tidak pernah menjawan kemiskinan yang ada disekitar kita. pengusaha pun mengambil untuk dari pembangunan ini, bahkan para pengelolanya.Wallahu alam
Billahi Hayaatuna Wallahi hayati Mustad'afin
Wakil Sekretaris BAZ Kabupaten Sukabumi, Dadang Solehudin mengatakan, rencana pembangunan PPZ sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dan BAZ sendiri."Kami anggap kalau ada pihak yang kurang setuju atas rencana pembangunan ini adalah hal yang wajar. Bisa sebagai bahan masukan, yang pasti rencana pembangunan akan tetap dilanjutkan,"sebagaimana yang dimuat oleh salah satu media lokal di Sukabumi. Begitupun dengan dana pembangunan. dipastikan anggaran tetap berasal dari program kupon infak Rp1000 yang sudah disebarkan. sampai saat ini dana untuk pembangunan gedung baru, sudah mencapai di kisaran Rp500 juta lebih. Dana sebesar berasal dari program kupon infak tahun sebelumnya."Ya termasuk dana yang berasal dari program kupon infak yang sudah kita sebar ke masyarakat pada tahun ini. masalah kupon infak Rp1000 untuk pembangunan gedung PPZ yang sempat dipertanyakan salah satu mantan anggota DPR RI, bukanlah alasan kuat rencana pembangunan dibatalkan. Sebab menurut petugas yang berkepentingan didalam poyek besar atas nama kepentingan Ummat ini, pihaknya tidak pernah mewajibkan program infak Rp1000 harus ditunaikan oleh masyarakat. "Lagi pula infak itukan sifatnya fleksibel, begitupun dengan dana infak yang sudah terkumpul, bisa dipergunakan untuk apa saja selama itu dijalan agama Allah termasuk pembangunan gedung pelayanan zakat.
yang menjadi cacatan penting buat semua kalangan adalah, Gedung BAZ yang ada pun sangat cukup untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat karena BAZ bukan lah sebuah perusahaan waralaba tetapi Lembaga sosial. mungkin disatu sisi BAZ Kab Sukabumi kalo tidak salah tiap Tahun menumpulkan dana sangat besar bahkan pernah mendapat penghargaan tingkat Nasiona karena kesadaran masyarakat begitu tinggi untuk mengumpulkan kewajibannya, mulai dari Zakat Fitra, Zakat Mall, Zakat profesia dan berbagai macam bentuk lainnya. tentunya dana ini sangat besar yang mencapai Miliyaran namun tidak sebanding dengan tingkat kesejateraan kaum Mustad'afin yang ada di Kab.Sukabumi. karena yang saya pahami Zakat adalah bukan hanya untuk kepetingan Ummat yang secara Global tetapi diperuntukan bagi mustahik yang benar-benar memerlukan. seandainya Zakat selama ini diposisikan untuk membangun perekonomian Ummat tentunya akan menekan tingkat kemiskinan Ummat itu sendiri, namun realita yang terjadi di lapangan kab.sukabumi sangat terbelakang dari perekonomian lebih-lebih masalah pendidikan.
Proyek pembangunan Gedung ini sangat membutuhkan anggaran yang besar, alih-alih untuk meningkatkan pelayanan terhadap Ummat proyek ini tetap akan berjalan ditengah kesengsaraan dan kemiskinan. seandainya dana itu diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk mengembangkan perekonomian sungguh sangat mulia dibandingkan dengan membangun gedung yang mewah untuk kenyaman para pegai yang ada menurut standar tingkat kepuasan manusia, karena mengejar tingkat kepuasan manusia sampai kapan pun tidak akan berakhir.
Akhirnya, ada sebuah manfaat orang miskin, karena ada orang miskin Zakat dikumpulkan, dijadikan sebuah proyek Ummat yang sangat besar namun tidak pernah menjawan kemiskinan yang ada disekitar kita. pengusaha pun mengambil untuk dari pembangunan ini, bahkan para pengelolanya.Wallahu alam
Billahi Hayaatuna Wallahi hayati Mustad'afin
Minggu, 15 Agustus 2010
Wakil Walikota Sukabumi Prihatin Dengan Kehidupan Pelajar Saat ini
Minggu, 15 Agustus 2010 - 21:16:51 WIB
Laporan : Rojak Daud
Kategori: Ragam - Dibaca: 2 kali
64mulyono.jpg
KOTA SUKABUMI-(onlineberita)-Kehidupan pelajar di Kota Sukabumi semakin memprihatinkan. Mulai bentrokan (tawuran) antar pelajar, terlibat Narkoba, juga HIV.
Kasus ini meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun telah menyeret belasan pelajar masuk penjara. Mereka terpaksa mendekam di balik jeruji besi karena perbuatannya. Satu hal lagi yang lebih memprihatinkan, yaitu rasa nasionalisme yang kurang.
Masalah ini disoroti oleh Wakil Walikota Sukabumi DR.H. Mulyono,MM disela acara pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) IMM, Sukabumi yang dilangsungkan di Auditorium Universitas Muhammdiyah, Sukabumi Minggu (15/08).
Kata Mulyono, meski upaya-upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak Kepolisian, namun bentrok antar pelajar bukan semakin redup, malah justru makin meningkat.
"Akhir-akhir ini ada tawuran gaya baru yaitu. Jika biasanya main keroyokan, sekarang para pelajar mulai dengan cara satu lawan satu dan di jaga oleh wasit, seperti sebuah pertandingan," ungkap Mulyono.
Menyinggung nyaris hilangnya rasa nasionalisme di kalangan pelajar Mulyono menjelaskan, hasil survei yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa, bahwa bahwa contoh kecilnya, pelajar sudah jarang menghafal lagu indonesia raya dan lagu lagu kebangsaan lainnya. Bahwakan nyaris tak tahu sama sekali.
"Hal ini memang sangat memprihatinkan, namun perlu kerjasama dari semua pihak untuk bisa menekan persoalan seperti ini, dari kalangan Mahasiswa sebagai kaum intelektual juga harus bisa mengambil peran untuk memberikan solusi sehingga terbentuknya generasi muda yang nasionalis-agamis dan intelektual," ungkapnya.
Di tempat yang sama Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Sukabumi, Fazri Arkiang mengatakan, sekolah pertama tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya.
Karena itu dengan demikian, tidak akan mampu memberikan daya rangsang siswanya untuk belajar. "Misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas pendukung, dan sebagainya," paparnya.
Siswa akan lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. "Namun ada satu bentuk kekerasan yang sengaja dipelihara secara tersistem di sekolah seperti komunitas Dancer, Chilider tanpa terasa aktivitas seperti ini adalah sebuah bentuk kekerasan juga terhadap pelajar," jelasnya.
Komunitas seperti kata dia, secara moral tidak pantas ada di lembaga pendidikan, namun ini dijadikan kegiatan ekstra, karena hal-hal seperti inilah menjadi bagian pemicu dari kekerasan lainnya. "Siswa jadi lebih memilih seperti ini dari pada kegiatan ekstra yang lebih positif lainnya. Komunitas seperti inipun secara tidak langsung menghilangkan rasa nasionalisme siswa itu sendiri," ungkapnya. (rojak daud)
Laporan : Rojak Daud
Kategori: Ragam - Dibaca: 2 kali
64mulyono.jpg
KOTA SUKABUMI-(onlineberita)-Kehidupan pelajar di Kota Sukabumi semakin memprihatinkan. Mulai bentrokan (tawuran) antar pelajar, terlibat Narkoba, juga HIV.
Kasus ini meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun telah menyeret belasan pelajar masuk penjara. Mereka terpaksa mendekam di balik jeruji besi karena perbuatannya. Satu hal lagi yang lebih memprihatinkan, yaitu rasa nasionalisme yang kurang.
Masalah ini disoroti oleh Wakil Walikota Sukabumi DR.H. Mulyono,MM disela acara pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) IMM, Sukabumi yang dilangsungkan di Auditorium Universitas Muhammdiyah, Sukabumi Minggu (15/08).
Kata Mulyono, meski upaya-upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak Kepolisian, namun bentrok antar pelajar bukan semakin redup, malah justru makin meningkat.
"Akhir-akhir ini ada tawuran gaya baru yaitu. Jika biasanya main keroyokan, sekarang para pelajar mulai dengan cara satu lawan satu dan di jaga oleh wasit, seperti sebuah pertandingan," ungkap Mulyono.
Menyinggung nyaris hilangnya rasa nasionalisme di kalangan pelajar Mulyono menjelaskan, hasil survei yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa, bahwa bahwa contoh kecilnya, pelajar sudah jarang menghafal lagu indonesia raya dan lagu lagu kebangsaan lainnya. Bahwakan nyaris tak tahu sama sekali.
"Hal ini memang sangat memprihatinkan, namun perlu kerjasama dari semua pihak untuk bisa menekan persoalan seperti ini, dari kalangan Mahasiswa sebagai kaum intelektual juga harus bisa mengambil peran untuk memberikan solusi sehingga terbentuknya generasi muda yang nasionalis-agamis dan intelektual," ungkapnya.
Di tempat yang sama Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Sukabumi, Fazri Arkiang mengatakan, sekolah pertama tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya.
Karena itu dengan demikian, tidak akan mampu memberikan daya rangsang siswanya untuk belajar. "Misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas pendukung, dan sebagainya," paparnya.
Siswa akan lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. "Namun ada satu bentuk kekerasan yang sengaja dipelihara secara tersistem di sekolah seperti komunitas Dancer, Chilider tanpa terasa aktivitas seperti ini adalah sebuah bentuk kekerasan juga terhadap pelajar," jelasnya.
Komunitas seperti kata dia, secara moral tidak pantas ada di lembaga pendidikan, namun ini dijadikan kegiatan ekstra, karena hal-hal seperti inilah menjadi bagian pemicu dari kekerasan lainnya. "Siswa jadi lebih memilih seperti ini dari pada kegiatan ekstra yang lebih positif lainnya. Komunitas seperti inipun secara tidak langsung menghilangkan rasa nasionalisme siswa itu sendiri," ungkapnya. (rojak daud)
Sabtu, 07 Agustus 2010
Konfercab PMII Kota Sukabumi Tegang, Regina Mulya Akhirnya Terpilih Jadi Ketua
Sabtu, 07 Agustus 2010 - 13:33:37 WIB
Laporan : Rojak Daud
Kategori: Ragam - Dibaca: 2 kali
91PMII.jpg
KOTA-SUKABUMI-(onlineberita)-Regina Mulya, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Nusa Putra, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Cabang Kota Sukabumi untuk masa Khidmat (Periode) 2010-2011, pada konfrensi Cabang (Konfercab) PMII Kota Sukabumi ke IV, yang dilaksanakan di Gedung Qolbun Salim Kota Sukabumi, Jum'at (7/8) dini hari.
Dalam Konfercab tersebut, Regina Mulya unggul telak dari rivalnya, Syamsul Hidayat, dari STAI Syamsul Ulum dengan perolehan suara 15 suara, sementara rivalnya hanya 3 dan abstain 2 suara.
Seperti yang diketahui, Konfercab yang berlangsung sehari penuh tersebut berjalan alot dan menegangkan. Terlebih saat proses uji kriteria terhadap para kandidat. Dan Konfercab sendiri dibuka oleh Sekretaris PMII Propinsi Jawa Barat, Mumu Amarullah.
Regina Mulya dalam sambutannya seusai proses pemilihan ketua PMII menyampai, apresiasinya terhadap sahabat-sahabatnya yang telah memberikan amanah dan kepercayaannya. "Yang terpenting setelah menyusunkan struktur adalah bagaimana menjalankan amanah tersebut, itupun membutuhkan dukungan dari semua kader dan suport dari alumi," katanya.
Masih disuasana yang sama, Ketua Demisioner, Mirwan menghimbau, kepada semua kader PMII Kota Sukabumi untuk bisa mengimbangi antara sukses berorganisasi dan study dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Diakhir acara Serketaris Umum PMII Jawa Barat, Mumuh Amarullah, menyampaikan ucapan selamatnya kepada ketua terpilih, serta kepada kepada kader PMII Kota
Sukabumi yang telah mensukseskan acara tersebut.
Mumuh berharap, setelah sukses meaksanakan proses kaderisasi di stuktural, kader PMII harus mampu berjuang menjadi kader yang mandiri ditengah kondisi bangsa yang carut-marut. (rojak daud)
Laporan : Rojak Daud
Kategori: Ragam - Dibaca: 2 kali
91PMII.jpg
KOTA-SUKABUMI-(onlineberita)-Regina Mulya, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Nusa Putra, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Cabang Kota Sukabumi untuk masa Khidmat (Periode) 2010-2011, pada konfrensi Cabang (Konfercab) PMII Kota Sukabumi ke IV, yang dilaksanakan di Gedung Qolbun Salim Kota Sukabumi, Jum'at (7/8) dini hari.
Dalam Konfercab tersebut, Regina Mulya unggul telak dari rivalnya, Syamsul Hidayat, dari STAI Syamsul Ulum dengan perolehan suara 15 suara, sementara rivalnya hanya 3 dan abstain 2 suara.
Seperti yang diketahui, Konfercab yang berlangsung sehari penuh tersebut berjalan alot dan menegangkan. Terlebih saat proses uji kriteria terhadap para kandidat. Dan Konfercab sendiri dibuka oleh Sekretaris PMII Propinsi Jawa Barat, Mumu Amarullah.
Regina Mulya dalam sambutannya seusai proses pemilihan ketua PMII menyampai, apresiasinya terhadap sahabat-sahabatnya yang telah memberikan amanah dan kepercayaannya. "Yang terpenting setelah menyusunkan struktur adalah bagaimana menjalankan amanah tersebut, itupun membutuhkan dukungan dari semua kader dan suport dari alumi," katanya.
Masih disuasana yang sama, Ketua Demisioner, Mirwan menghimbau, kepada semua kader PMII Kota Sukabumi untuk bisa mengimbangi antara sukses berorganisasi dan study dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Diakhir acara Serketaris Umum PMII Jawa Barat, Mumuh Amarullah, menyampaikan ucapan selamatnya kepada ketua terpilih, serta kepada kepada kader PMII Kota
Sukabumi yang telah mensukseskan acara tersebut.
Mumuh berharap, setelah sukses meaksanakan proses kaderisasi di stuktural, kader PMII harus mampu berjuang menjadi kader yang mandiri ditengah kondisi bangsa yang carut-marut. (rojak daud)
Langganan:
Postingan (Atom)